E-Goverment
E-Goverment adalah penggunaan teknologi
informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi
warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan.
e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi
publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik,
atau proses kepemerintahan yang demokratis. Dengan adanya E-Goverment ini, diharapkan E-Goverment
meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari
pelayanan publik.
Dampak positif
diterapkannnya sistem E-Goverment di
Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara
aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi
seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-government juga dapat menekan
anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih
efesien, secara biaya dan waktu.
Bentuk-bentuk
dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling,
hingga e-health. Pemerintah kota
Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya
Smart Windows (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat
mengurus perizinan melalui smartphone.
Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.
Jenis-jenis E-Goverment, diantaranya sebgai berikut:
1.
Government
to Citizen (G2C)
adalah suatu teknologi informasi
yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara
pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat
dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misalnya : informasi
menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan
sebagainya.
2.
Government
to Business (G2B)
adalah suatu tipe hubungan
pemerintah dengan para bisnis menegah ataupun bawah. Karena akan sangat
dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis.
Tujuannya utama nya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan
pembisnis. Misalnya: informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah
(hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan
sebagainya.
3.
Government
to Government (G2G)
adalah berupa Web pemerintah yang
dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan
antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan suatu
tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan
– pemerintahan yang bersangkutan. Misalnya:
informasi menganai blogging untuk
kalangan legislative, konsultasi secara
online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online,
dan sebagainya.
4.
Government
to Employees (G2E)
adalau berupa tipe hubungan yang
ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk
neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja
dislahsatu institusi pemerintah. Misalnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.
Pemerintah sendiri telah memiliki
strategi dalam menerapkan sistem E-Govermentnya,
yaitu :
1.
Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan
dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi
yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2.
Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan
pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa
dengan teknologi.
3.
Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi
secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap.
4.
Meningkatkan peran serta dunia usaha dan
mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5.
Melaksanakan pengembangan secara sistematik
melalui tahapan yang realistik dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan,
pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.
Kekurangan pada system E-Goverment
1.
Semakin luas nya masyarakat dalam mengakses
situs milik pemerintah akan membuat sebuah peluang yang besar untuk terjadi nya
kejahatan teknologi (cyber crime)
untuk merusak sistem yang dimiliki pemerintah dalam E-Goverment.
2.
Kurangnya sebuah komunikasi antara admin E-Goverment dengan masyarakat dan kurang
pembaruan dalam pemberitaan yang ada di dalam situs
3.
Belum mampan nya strategi dalam anggaran yang
dialokasikan untuk pengembangan aplikasi E-Goverment
4.
Kesenjangan masyarakat dalam kemampuan dalam
menjangkau internet yang masih kurang.
www.budiluhur.ac.id
fti.budiluhur.ac.id
Comments
Post a Comment