E-Goverment




E-Goverment adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. e-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif, atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik, atau proses kepemerintahan yang demokratis. Dengan adanya E-Goverment ini, diharapkan E-Goverment meningkatkan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik.
Dampak positif diterapkannnya sistem E-Goverment di Indonesia adalah masyarakat dapat menerima laporan kinerja pemerintah secara aktual dan transparan, rakyat juga bisa dengan leluasa mengakses informasi seputar kinerja pemerintah. Selain itu sistem e-government juga dapat menekan anggaran biaya. Dengan teknologi online, pekerjaan juga tentunya akan lebih efesien, secara biaya dan waktu.
Bentuk-bentuk dari penggunaan e-government adalah e-budgeting, e-procurement, e-audit, e-catalog, e-payment, e-controlling, hingga e-health. Pemerintah kota Surabaya bahkan sudah menerapkan sistem Surabaya Smart Windows (SWS) yaitu sebuah layanan yang membuat masyarakat dapat mengurus perizinan melalui smartphone. Bahkan, masyarakat dapat mencetak sendiri dokumen-dokumen perizinan.

Jenis-jenis E-Goverment, diantaranya sebgai berikut:
1.         Government to Citizen (G2C)
adalah suatu teknologi informasi yang mempunyai suatu tujuan untuk memperbaiki hubungan interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat dan dapat untuk mempermudah masyarakat dalam mencari berbagai informasi tentang pemerintahan. Misalnya : informasi menganai pajak online, layanan jaminan sosial, mencari lowongan pekerjaan, dan sebagainya.
2.         Government to Business (G2B)
adalah suatu tipe hubungan pemerintah dengan para bisnis menegah ataupun bawah. Karena akan sangat dibutuhkan relasi yang sangat baik, antara pemerintah dengan kalangan bisnis. Tujuannya utama nya adalah demi kemudahan berbisnis masyarakat kalangan pembisnis. Misalnya: informasi menganai pajak perseroan, peraturan pemerintah (hukum bisnis), pendaftaran perusahaan, peluang usaha atau bisnis, dan sebagainya.
3.         Government to Government (G2G)
adalah berupa Web pemerintah yang dibuat, bertujuan untuk memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan antara pemerintahan yang satu dengan pemerintahan yang lainnya, dengan suatu tujuan yaitu untuk memperlancar & mempermudah kerjasama antara pemerintahan – pemerintahan yang bersangkutan. Misalnya:  informasi menganai  blogging untuk kalangan legislative,  konsultasi secara online, pelayanan kepada masyarakat secara terpadu, pendidikan secara online, dan sebagainya.
4.         Government to Employees (G2E)
adalau berupa tipe hubungan yang ditujukan untuk para pegawai pemerintahan atau pegawai negeri untuk neningkatkan kinerja dan juga untuk kesejahteraan para pegawai yang bekerja dislahsatu institusi pemerintah. Misalnya: www.sdm.depkeu.go.id dan lain-lain.

Pemerintah sendiri telah memiliki strategi dalam menerapkan sistem E-Govermentnya, yaitu :
1.       Mengembangkan sistem pelayanan yang handal dan dapat terjangkau masyarakat luas dengan cara pemerataan jaringan komunikasi yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
2.       Menata sistem dan proses kerja pemerintah dan pemerintah otonom secara holistik dengan cara menyiapkan SDM yang terbiasa dengan teknologi.
3.       Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal dengan cara memberikan informasi secara lengkap.
4.       Meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi.
5.       Melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur yaitu melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan.

Kekurangan pada system E-Goverment
1.         Semakin luas nya masyarakat dalam mengakses situs milik pemerintah akan membuat sebuah peluang yang besar untuk terjadi nya kejahatan teknologi (cyber crime) untuk merusak sistem yang dimiliki pemerintah dalam E-Goverment.
2.         Kurangnya sebuah komunikasi antara admin E-Goverment dengan masyarakat dan kurang pembaruan dalam pemberitaan yang ada di dalam situs
3.         Belum mampan nya strategi dalam anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan aplikasi E-Goverment
4.         Kesenjangan masyarakat dalam kemampuan dalam menjangkau internet yang masih kurang.






www.budiluhur.ac.id
fti.budiluhur.ac.id

Comments

Popular posts from this blog

E-Business

E-Commerce